SIBIMA Kementrian PUPR Masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik – Suatu Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri atau SIBIMA yang adalah inovasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, kembali masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik.
SIBIMA masuk Top 99 Inovasi dalam Kompetensi Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) Kategori Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja Tahun 2019 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB). Sebelumnya tahun 2017, SIBIMA juga masuk dalam Top 99 SINOVIK dalam kategori pemanfaatan informasi teknologi. sbobet
Selanjutnya SIBIMA yang merupakan sistem pelatihan jarak jauh (distance learning) keahlian bidang konstruksi sedang mengikuti tahapan dalam penilaian untuk dapat masuk dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik. Tahapan selanjutnya presentasi aplikasi SIBIMA untuk pelayanan publik yang rencananya akan dilakukan tanggal 2-17 Juli 2019. https://www.benchwarmerscoffee.com/
“Melalui pelatihan distance learning ahli muda K3, diharapkan para mahasiswa memiliki kompetensi K3 dan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga ahli K3 pada pekerjaan konstruksi,” ujar Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Syarif Burhanuddin di Jakarta, Rabu (12/6/2019).
Kepala Balai Penerapan Teknologi Konstruksi, Cakra Nagara, menjelaskan terdapat perkembangan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan kondisi SIBIMA yang juga masuk menjadi Top 99 SINOVIK pada tahun 2017. premiumbola
Perbedaan paling signifikan menurut Cakra adalah dalam pengembangan manfaat yang didapat oleh pengguna SIBIMA, yang saat ini namanya bertambah menjadi SIBIMA-Konstruksi-SIGAP (Siap Gapai Pekerjaan). www.benchwarmerscoffee.com
“Inovasinya adalah di kesempatan kerja. Jadi kalau yang pertama itu bagaimana menggunakan Teknologi Informasi untuk melakukan capacity building para tenaga kerja di seluruh Indonesia. Saat ini yang menjadi unggulan bagaimana menyiapkan calon dan tenaga kerja konstruksi untuk benar-benar siap masuk ke dalam industri jasa konstruksi,” ujar Cakra.
Menurutnya, kesiapan yang diberikan oleh SIBIMA yakni siap dalam pengetahuan dan siap dalam konteks administratif yakni menfasilitasi masyarakat jasa konstruksi mendapatkan kemudahan dalam mengikuti uji kompetensi.
“Pertama, SIBIMA menyiapkan para calon lulusan sarjana teknik untuk menggunakan SIBIMA belajar mandiri. Sehingga pengetahuannya di bangku kuliah bisa mendekati aplikasi di lapangan. Bagi peserta yang lulus SIBIMA Konstruksi akan mendapatkan sertifikat pelatihan dimana sertifikat itu berguna untuk SKPI Surat Keterangan Pendamping Ijazah,” kata Cakra.
Selanjutnya menurut Cakra, dengan memanfaatkan SIBIMA, para lulusan teknis dapat mengkonversikan hasil pelatihannya lewat sertifikat yang didapat setara dengan bukti pengalaman kerja selama satu tahun.
“Selanjutnya kalau sudah dapat sertifikat kompetensi, kalau mau perpanjangan setiap 3 tahun sekali, dia sudah mendapatkan 25 poin SKPK (Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian) dari penggunaan SIBIMA. Poin itu bagian persyaratan perpanjangan sertifikat dimana biasanya harus mengumpulkan 120 poin dalam 3 tahun,” jelasnya.
Terakhir menurut Cakra, saat ini SIBIMA sudah digunakan sebagai bentuk kolaborasi dengan BUMN, untuk satu perangkat perekrutan pegawai. “Terakhir kerjasama dengan kontraktor PT Brantas Abipraya dan konsultan PT Virama Karya,” ujarnya.
Prorotipe SIBIMA sudah dimulai sejak 2014 dimana konsep berlajar jarak jauh (e-learning) mulai diperkenalkan kepada masyarakat jasa konstruksi. Sistem ini dimulai dari pembuatan mailing list dan group facebook untuk memudahkan dalam mengkoordinir peserta pada saat berkonsultasi mengenai bahan ajar. Pada tahap ini ujian masih dilakukan dengan tatap muka serta sertifikat pelatihan dibuat secara konvensional.
Pada 2015 Kementerian PUPR melakukan uji coba full layanan pelatihan jarak jauh/distance learning (DL) bidang konstruksi bagi masyarakat jasa konstruksi dengan alamat website pjjak.net. Pada 5 November 2016 sistem ini disempurnakan, diberi nama SIBIMA KONSTRUKSI (Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi) dan kini dapat diakses di www.sibima.pu.go.id.
Saat ini SIBIMA memiliki empat bundling program SIGAP. Pertama adalah SIBIMA-SKPI yang mendorong mahasiswa untuk memiliki kompetensi dalam bidang jasa konstruksi yang terstandardisasi standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) dengan manfaat mendapat Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Kedua SIBIMA-SKA mendorong lulusan baru untuk memiliki sertifikat Ahli Muda. Sertifikat SIBIMA berguna sebagai “tiket” untuk memperoleh sertifikat keahlian (SKA).
Ketiga adalah SIBIMA-Rekrutmen yang mendorong badan usaha jasa konstruksi (BUJK) bersinergi menggunakan SIBIMA sebagai salah satu alat seleksi calon pegawai. Keempat adalah SIBIMA-CPD yang mendorong tenaga ahli pemilik SKA untuk melaksanakan program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan guna memelihara kompetensi.
Bagi mahasiswa, setelah mengikuti pelatihan para peserta akan memperoleh sertifikat Distance Learning SIBIMA (DL-SIBIMA) yang dapat dijadikan atau digunakan sebagai masukan untuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) maupun untuk mendapatkan sertifikat kompetensi SKA. Sementara bagi tenaga ahli, sertifikat tersebut akan memudahkan dalam mengumpulkan nilai angka kredit.
Sampai saat ini, SIBIMA turut memberikan perubahan dalam dunia konstruksi di Indonesia. Hal ini dapat dapat dilihat dari tingginya animo masyarakat pengguna pada periode 2015 yakni sebanyak 1.789 orang, tahun 2016 sebanyak 1.907 orang, tahun 2017 sebanyak 14.214 orang, dan tahun 2018 sebanyak 20.137 orang.
Countinuing Profesional Development (CPD)
Sebelumnya, Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanudin menjadi narasumber dalam acara Countinuing Profesional Development (CPD) melalui metode Building Information Modeling (BIM) kepada para mahasiswa Fakultas Teknik Univeristas Dipenogoro. Dalam sambutannya Syarif menjelaskan bahwa penerapan sistem BIM pada era industri 4.0. seperti sangat diperlukan, mengingat inovasi teknologi adalah kebutuhan untuk dapat mendukung Pembangunan Infrastruktur yang massif.
“Penerapan BIM akan mempercepat dan mengurangi resiko kesalahan pada penyelenggaraan konstruksi, sebab dengan metode BIM proses perancangan dan pembuatan aset bangunan akan menggunakan 3D, sehingga menghindari kegagalan/kerusakan bangunan.” Ungkap Syarif
Perlahan tapi pasti penggunaan teknologi BIM harus mulai digunakan dalam setiap penyelenggaraan konstruksi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi, proses desain dan konstruksi lebih ramping agar lebih transparan, akurat dalam perhitungan, dan menghindari kesalahan mulai perencanaan hingga pelaksanaan dan dapat menghemat waktu pekerjaan.
Konsep BIM sendiri mulai muncul di Amerika Serikat dan kemudian mulai diadopsi di berbagai negara, dimana di Indonesia sendiri konsep ini mulai masuk sejak tahun 2017. Pemerintah Indonesia saat ini juga merespon positif teknologi BIM dengan menyusun regulasi atau peraturan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2017 daam pasal 5 ayat 5 dimana Pemerintah Pusat memiliki kewenangan mengembangkan standar material dan peralatan konstruksi serta inovasi teknologi konstruksi.
Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga mengeluarkan Peraturan Menteri No 22 Tahun 2018 dimana penggunaan BIM wajib diterapkan pada bangunan gedung negara tidak sederhana dengan kriteria luas > 2.000 m2 dan diatas dua lantai.
Kementerian PUPR sendiri saat ini tengah menyiapkan Tim BIM PUPR (SK Kepala Balitbang Kementerian PUPR) dan menyediakan website BIM PUPR dengan alamat http://bim.pupr.pu.go.idserta menyediakan 200 lisensi dari TEKLA-trimble untuk bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui kerjasama Balai Penerapan Teknologi Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR dengan Trimbe Solution.
Terdapat beberapa jenis bangunan gedung yang sudah menggunakan metode BIM yaitu bendungan Bener Purworejo, Bandara Adi Sumarmo, dan Jembatan Teluk Kendari. Diharapkan kedepannya Indonesia terus mendalami teknologi BIM agar dapat diterapkan di seluruh proyek penyelenggaraan konstruksi.